Kabar Ngetren/Nabire – Dalam sebuah lokakarya yang diadakan di Kabupaten Nabire, Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Dalam forum ini, isu-isu seperti optimalisasi otonomi daerah, kendali inflasi, pengentasan kemiskinan, sinergi kebijakan nasional, pengembangan SDM, dan transformasi digital pemerintahan menjadi sorotan utama. Jum’at, 22/3.
Yusharto menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Dia menggarisbawahi bahwa kesuksesan otonomi daerah dapat diukur dari kemampuan daerah dalam melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketertiban masyarakat.
Dalam mengatasi masalah inflasi dan kemiskinan ekstrem, Yusharto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta melaksanakan intervensi yang efektif, seperti memperbaiki kondisi perumahan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Yusharto menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif serta peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan kebijakan yang berkualitas. Transformasi digital pemerintahan juga dianggap krusial untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Menyimpulkan, Yusharto menegaskan bahwa penciptaan inovasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk ASN, dalam menjawab tantangan pembangunan di Papua. Dengan memprioritaskan isu-isu strategis ini dan berupaya menciptakan solusi inovatif, diharapkan Papua dapat mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya. eFHa.