Kabar Ngetren/Sorong – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan komitmennya terhadap wilayah Papua Barat Daya (PBD) dalam upaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Provinsi PBD di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, pada Selasa (23/4).
Dirjen Teguh Setyabudi memulai rapat dengan semangat, memukul tifa sebagai tanda dimulainya acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota serta para hadirin.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh Setyabudi menekankan pentingnya menjadikan Dinas Dukcapil sebagai lembaga yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel guna mencapai pelayanan kependudukan yang prima.
Menghadapi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, Dirjen Teguh Setyabudi juga mengingatkan akan pentingnya fokus pada perekaman KTP-el bagi pemilih pemula. Ia menekankan perlunya persiapan data kependudukan yang valid dan akurat, termasuk penyerahan DP4 ke KPU pada 2 Mei 2024 mendatang.
Teguh Setyabudi juga memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Sorong, Edi Siswanto, yang memberikan insentif berupa kupon diskon fasilitas berenang bagi pemilih pemula.
Di samping itu, jajaran Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Provinsi PBD diminta untuk melakukan cleansing data guna menjamin keakuratan data kependudukan, termasuk menonaktifkan data penduduk yang sudah meninggal dunia serta mengupdate data penduduk yang pindah alamat atau menjadi anggota TNI/Polri.
Terkait perubahan status Provinsi Papua Barat menjadi Papua Barat Daya dan adaptasi elemen data di KTP-el, Dirjen Teguh Setyabudi menyatakan bahwa perubahan ini akan tercermin dalam SIAK Terpusat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya update data kependudukan di tingkat kabupaten/kota guna mendukung perbaikan data kependudukan di tingkat nasional.
Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan layanan administrasi kependudukan di Papua Barat Daya dapat terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Sumber: Ditjen Kemendagri, editor: eFHa.