Kabar Ngetren/Nabire – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong menekankan pentingnya sinergisitas berbagai pihak di Provinsi Papua Tengah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan perlunya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Jum’at, (2/8), Togap mengingatkan berbagai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Ini termasuk politik uang, gangguan keamanan, ujaran kebencian dan hoaks, netralitas aparatur sipil negara (ASN), konflik antar-pendukung pasangan calon, serta sengketa hasil Pilkada.
“Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dan stakeholder terkait,” ujar Togap.
Ia juga mengungkapkan perlunya mengantisipasi masalah hukum yang berpotensi muncul pasca-Pilkada. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, gelaran tersebut kerap diwarnai gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentu ini menjadi warning atau peringatan kepada kita, khususnya bagi penyelenggara Pemilu di kabupaten, kota, provinsi, termasuk TNI dan Polri,” tegasnya.
Togap menyebutkan bahwa terdapat empat indikator keberhasilan Pilkada Serentak 2024, yaitu berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Jika kita belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg kemarin, keempat kriteria ini terpenuhi semua,” jelasnya.
Di sisi lain, Togap mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Tengah yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan dalam menyukseskan Pilkada 2024. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, persiapan teknis terutama terkait pembiayaan telah selesai atau mencapai tahap akhir. Pembiayaan tersebut berupa dana hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, serta pihak keamanan TNI dan Polri.
“Jika pembiayaan sudah tuntas, apa pun bisa dikerjakan dengan baik,” ujar Togap.
Rakor tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Komandan Resor Militer 173/PVB, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Liaison Officer (LO) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah, dan Liaison Officer (LO) Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua Tengah.
Selain itu, turut hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, para Bupati dan Pj. Bupati beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Tengah, serta Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten se-Papua Tengah. Tidak ketinggalan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya juga hadir dalam kegiatan tersebut.