Kabar Ngetren/Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana yang berlangsung di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, (23/10). Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya sinergi dan konsolidasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan demi tercapainya target-target strategis nasional.
“Kerja sama tim sangat penting. Tim yang solid dan dapat bekerja sama akan mempercepat kita mencapai target-target yang telah ditentukan,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya. Hal ini menunjukkan komitmen beliau dalam membangun pemerintahan yang efisien dan berdaya saing.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyampaikan rencana pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Bertempat di Akademi Militer, acara ini bertujuan memperkuat semangat patriotisme dan kerja sama tim dalam mendukung tugas negara. Magelang, dengan sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk menyemangati para pemimpin Indonesia agar lebih berani dan cinta Tanah Air.
“Kawasan ini penuh dengan nilai keberanian, heroisme, dan cinta tanah air yang diwarisi dari Pangeran Diponegoro. Tradisi ini harus kita hidupkan kembali dalam upaya membangun bangsa,” jelas Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa kabinet kali ini terdiri dari 48 menteri, jumlah yang lebih besar dari periode sebelumnya. Menurut Presiden, hal ini diperlukan mengingat tantangan dalam mengelola negara seluas Indonesia, yang memiliki wilayah setara Eropa Barat dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
“Meskipun kabinet ini besar, efisiensi tetap menjadi prioritas. Kita harus bekerja dengan disiplin dan terarah, bukan asal-asalan,” tegas Presiden.
Dalam sidang tersebut, efisiensi anggaran juga menjadi fokus utama. Presiden Prabowo meminta seluruh menteri untuk mengurangi kegiatan seremonial yang tidak perlu serta membatasi perjalanan luar negeri yang tidak mendesak. Alokasi APBN diminta untuk diprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Fokus kita adalah pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kurangi kegiatan yang bersifat simbolis atau studi banding ke luar negeri. Kita harus hemat dan efisien,” tambah Presiden.
Dalam rangka mendukung efektivitas pemerintahan, Presiden Prabowo memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan dan membentuk dua badan baru: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan-badan ini diharapkan mampu memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis serta program-program sosial yang menjadi prioritas nasional.
“Saya tidak bermaksud mencampuri urusan kementerian, tetapi saya ingin memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas. Jika ada masalah, kita harus segera mencari solusinya,” tegas Presiden.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi demi tercapainya pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Ia bahkan memberikan wewenang kepada para menteri untuk segera mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja baik atau tidak patuh pada perintah yang diberikan.
“Banyak orang yang ingin mengabdi kepada bangsa. Jika ada pejabat yang tidak bekerja dengan baik, tidak ada kekebalan bagi mereka. Segera lakukan tindakan,” tutup Presiden Prabowo.