Kabar Ngetren/Jakarta – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menerima kunjungan resmi Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, beserta jajaran pada Kamis, (28/11), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan kerja sama strategis antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan untuk mendukung penegakan hukum serta keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan komitmen Kejaksaan Agung untuk memberikan dukungan hukum terhadap Kementerian Perhubungan, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kejaksaan siap berkoordinasi dan memberikan masukan terkait langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga kinerja yang dihasilkan semakin bersih dan transparan,” ujar Jaksa Agung.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi peran aktif Kejaksaan dalam mendampingi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dukungan ini diakui sebagai elemen penting dalam memastikan keberhasilan berbagai proyek besar di sektor transportasi.
“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Kerja sama ini tidak hanya menjaga integritas proyek, tetapi juga mempercepat pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Menteri Perhubungan.
Sebagai bentuk lanjutan dari sinergi ini, Menteri Perhubungan mengajukan permohonan kerja sama dalam penyediaan materi pendidikan dan pelatihan hukum di perguruan tinggi dan balai pendidikan yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum bagi kader-kader transportasi di seluruh Indonesia.
“Kami berharap Kejaksaan dapat memberikan dukungan berupa pengisian materi hukum di berbagai balai pelatihan kami, agar sumber daya manusia transportasi memiliki pemahaman hukum yang kuat,” tambah Menteri Perhubungan.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si, Sekretaris Jenderal Novie Riyanto Raharjo, Inspektur Jenderal Ir. Arif Toha Tjahjagama, serta para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen penuh kementerian untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Agung.
