Kabar Ngetren/Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Awal RPJMD Purbalingga 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, (14/4). Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Fahmi Muhammad Hanif dan Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan sebagai bentuk komitmen bersama dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan.
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah sekaligus kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menyampaikan bahwa dokumen ini membuktikan visi pembangunan yang mandiri, sejahtera, dan inklusif.
“RPJMD adalah dasar kita bersama untuk menyusun program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar rencana teknis, tetapi komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat Purbalingga,” tegasnya.
Penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, dengan pendekatan responsif, partisipatif, dan kolaboratif. Bupati Fahmi juga mengapresiasi sinergi terbuka antara eksekutif dan legislatif yang telah mewarnai proses pembahasan Ranwal RPJMD.
Pemkab mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan dokumen ini melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang.
“Kami mempertimbangkan berbagai dinamika, dari pasca pandemi, perubahan iklim, hingga transformasi digital, agar arah pembangunan benar-benar relevan dan adaptif,” kata Fahmi.
RPJMD Purbalingga 2025–2029 memiliki sejumlah prioritas utama, yakni Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, Penguatan infrastruktur, termasuk wilayah pinggiran, dan Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan digitalisasi layanan.
DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan sejumlah masukan penting, termasuk penguatan UMKM, modernisasi pertanian, serta pemerataan pembangunan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh.
“Jangan hanya fokus pada pusat kota, wilayah pinggiran juga harus merasakan dampak pembangunan,” tegas Yuniarti, juru bicara Banggar.
DPRD juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan utara, serta pembangunan kembali Islamic Centre yang sempat tertunda. Tak kalah penting, mereka juga mengusulkan beasiswa pendidikan untuk siswa kurang mampu sebagai bagian dari investasi jangka panjang sumber daya manusia di Purbalingga.
