Kabar Ngetren/Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dalam menangani solusi relokasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang banyak menuai aduan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (16/4), Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen Pemprov dalam mencari penyelesaian yang adil, sesuai aturan, dan tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Banyak laporan yang masuk, baik langsung ke saya maupun melalui media sosial. Ini jadi perhatian serius,” ungkap Taj Yasin saat ditemui usai rapat di Kantor Disdikbud Jateng.
Aduan tersebut sebagian besar terkait dengan penempatan guru PPPK tingkat SMA yang tidak sesuai dengan lokasi domisili atau wilayah pengajuan awal.
Para guru menyampaikan keluhannya melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ini telah menjadi sorotan publik dan mendesak untuk segera diselesaikan.
Dalam rapat tersebut, Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin, memimpin koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
Ia menekankan pentingnya kebijakan relokasi yang berbasis data kebutuhan pendidikan di setiap daerah, tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku.
“Kami ingin memberikan solusi terbaik untuk relokasi, tapi juga harus sesuai aturan. Prinsipnya, kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian,” jelas Gus Yasin.
Langkah cepat ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Visi ini juga selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pada keadilan distribusi tenaga pendidik.
Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Khasanah, turut mengonfirmasi bahwa jumlah aduan yang masuk mencapai lebih dari 600 kasus.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan izin relokasi resmi.
“Kami berharap izin relokasi turun minggu ini atau paling lambat minggu depan, agar proses penempatan bisa segera dilakukan dan guru PPPK dapat mengajar sesuai domisili pengajuan,” ujar Uswatun.
Dengan langkah proaktif ini, Pemprov Jateng berharap dapat menghadirkan kejelasan serta kenyamanan bagi para guru PPPK, sehingga mereka dapat fokus menjalankan peran pentingnya dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Penanganan yang cepat dan manusiawi terhadap isu penempatan ini menjadi cermin keseriusan pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan di daerah.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di
Google News
.
