Scroll untuk baca artikel
BeritaNewsTrending

Hakim PN Surabaya Dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Bawas MA

17
×

Hakim PN Surabaya Dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Bawas MA

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Surabaya – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terkait dugaan kongkalikong dalam putusan perkara perdata.

Majelis hakim diduga tidak netral dalam menangani gugatan Tjin Juana yang menggugat PT Martak Badjened (Marba) sebagai tergugat satu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya sebagai tergugat dua.

“Kami akan melaporkan Majelis Hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan,” kata Iskandar Halim, kuasa hukum Tjin Juana, Rabu (15/5).

Iskandar mengungkapkan, sejak awal persidangan, majelis hakim diduga berpihak pada PT Marba dan BPN Surabaya. Iskandar telah melaporkan hal ini ke Komisi Yudisial untuk mengawasi jalannya persidangan.

“Komisi Yudisial mengeluarkan surat permohonan pemantauan perkara nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya,” jelas Iskandar.

Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal persidangan telah meminta majelis hakim untuk tidak menerima PT Marba sebagai tergugat karena perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan akta pendirian perusahaan yang telah terbit pada tahun 2002.

“Dalam persidangan, kami selalu menolak kehadiran PT Marba karena mereka tidak membawa legal standing akta pendirian. Namun, majelis hakim tetap mengizinkan tergugat satu hadir di persidangan,” ujar Iskandar.

Iskandar menambahkan, pihaknya telah berulang kali meminta majelis hakim PN Surabaya untuk mencatat keberatan mereka dan berjanji akan menyerahkan akta pendirian PT Marba. Namun, hingga putusan perkara, PT Marba tidak pernah menunjukkan akta pendirian di hadapan majelis hakim.

“PT Marba mengklaim tanah klien kami di Jalan Ngagel No 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, namun tidak pernah menunjukkan akta pendirian perusahaan tersebut,” terang Iskandar.

Iskandar menegaskan, sertifikat yang mengakui tanah seluas 5000 meter persegi oleh PT Marba dianggap diperoleh dengan proses yang tidak benar. Namun, majelis hakim tetap mengabulkan rekofrensi mereka dan menolak gugatan Tjin Juana sebagai penggugat.

“Kami menduga ada kejanggalan dalam putusan ini. Kami akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ungkap Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar mencurigai adanya janji-janji dan penerimaan sesuatu dalam penanganan perkara ini. Masalah ini juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi atau memeriksa hakim yang menangani perkara ini.

“Majelis hakim seharusnya bertindak berdasarkan hati nurani dan berlaku adil dalam memutuskan perkara. Putusan majelis hakim sangat janggal,” pinta Iskandar.

Selain itu, Iskandar menyatakan bahwa turut tergugat satu adalah Pemkot Surabaya dan tergugat dua adalah istri almarhum Murtanah, penjual tanah kepada Tjin Juana. Ia mencurigai adanya permainan kongkalikong dalam perkara ini.

“Kami sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby,” ucap Iskandar.

Iskandar juga menambahkan bahwa PT Marba diduga tidak pernah membayar pajak kepada negara dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan tentang pajak sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. PT Marba juga tidak pernah menguasai lahan tersebut.

“Klien kami, Tjin Juana, telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1973 dan membeli tanah itu pada tahun 2012. Ketika klien kami mengajukan sertifikat ke BPN, PT Marba muncul dengan keberatan bahwa mereka sudah memiliki sertifikat sejak tahun 2002. Namun, akta pendirian perusahaan PT Marba tidak pernah ditunjukkan sampai putusan pengadilan,” tutup Iskandar.

Sumber: Anhar, editor: eFHa.