Kabar Ngetren/Jakarta – Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Presidium KAHMI periode 2012-2017, menegaskan besarnya perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan desa melalui program dana desa. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, dana desa mengalami peningkatan signifikan, dari Rp 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa menjadi lebih dari Rp 70 triliun pada tahun 2023, dan meningkat menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2024.
Dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) yang diadakan di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Rabu (31/7), Bamsoet menyatakan bahwa komitmen pembangunan desa ini akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, dana desa harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan menjadi stimulus yang efektif bagi pembangunan desa.
“Komitmen tersebut akan terus berlanjut di pemerintahan mendatang. Pembangunan desa akan memperkuat daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal dan membangun desa mereka. Insentif fiskal dari dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tepat sasaran dan mendukung pembangunan desa,” ungkap Bamsoet.
Acara ini dihadiri oleh Presidium MN KAHMI Rifqinizamy Karsayuda, Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Ma’mun Murod, dan Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Prof. Supardi Ahmad.
Bamsoet juga menjelaskan pentingnya program-program yang didanai oleh dana desa untuk pemulihan ekonomi, termasuk perlindungan sosial, penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan untuk sektor prioritas seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pembangunan pariwisata desa.
“Pembangunan desa memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah,” ujar Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan data BPS per Maret 2024 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di desa mencapai 11,79 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 7,09 persen. Selain itu, pembangunan desa juga penting untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, yang merupakan penyeimbang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Bamsoet menekankan bahwa meskipun sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, jumlah penduduk perkotaan lebih banyak, sehingga pembangunan desa menjadi kunci untuk mengurangi jurang perbedaan tersebut.