Kabar Ngetren/Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud membuka kegiatan workshop uji coba kerangka dan aplikasi Capital Investment Planning (CIP) dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Ciputra Jakarta, mulai Kamis (1/8).
Proyek National Urban Development Project (NUDP) adalah hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan perkotaan, khususnya pembangunan infrastruktur lintas sektor di tingkat kota. Dalam rilis yang diterima redaksi, Restuardy menekankan betapa pentingnya CIP dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi kota berdasarkan pilihan infrastruktur prioritas.
“Melalui konsep CIP, kota-kota akan lebih mudah memprioritaskan investasi yang komprehensif dan berbasis pada area strategis sesuai dengan arahan perencanaan tata ruang,” ujar Restuardy.
Pilihan infrastruktur prioritas dalam CIP didasarkan pada analisis daya dukung dan daya tampung, kemampuan pembiayaan, serta aspek kebencanaan. CIP bertujuan untuk memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan infrastruktur lintas sektor sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kota.
Restuardy juga mengingatkan bahwa Pemilukada serentak pada November 2024 akan menjadi momentum untuk penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD).
“Ini adalah kesempatan untuk melakukan uji coba penerapan konsep CIP pada kota-kota pilot,” jelasnya.
Kemendagri telah mengirimkan surat ke daerah dengan Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024, yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah serta rekomendasi teknokrat untuk rencana pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Restuardy memberikan perhatian khusus terhadap tantangan pembangunan perkotaan serta perlunya penyesuaian infrastruktur sesuai kondisi dan karakteristik kota.
“Contohnya, Kota Semarang perlu meningkatkan elevasi bangunan di bagian utara untuk mengantisipasi penurunan muka tanah, Kota Balikpapan harus menyesuaikan prasarana sebagai kota penyangga IKN, Kota Denpasar perlu mempertimbangkan ketersediaan lahan yang semakin sempit, dan Banjarmasin harus mengatasi polusi air sungai serta ketersediaan air bersih,” ujarnya.
Workshop ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi optimalisasi fasilitasi penerapan CIP dan sinergi ke depan.
“Dengan perintegrasian CIP dalam dokumen perencanaan, Pemda akan memiliki instrumen yang efektif dalam perencanaan kota,” pungkas Restuardy.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kota pilot NUDP dan diharapkan dapat melanjutkan implementasi CIP secara mandiri dengan dukungan fasilitasi dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Workshop ini juga menjadi ajang untuk menerima masukan guna penyempurnaan aplikasi CIP, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan kota yang lebih baik di masa depan.
