Kabar Ngetren/Jakarta – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir terus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif dalam gerakan menanam cabai. Penekanan ini dilakukan menyusul kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit, yang tercatat pada minggu keempat Juli 2024 dan minggu pertama Agustus 2024. Meskipun inflasi nasional terjaga di angka 2,13 persen secara year on year pada Juli 2024, permasalahan harga cabai masih memerlukan perhatian serius.
Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Senin, (5/8), menjelaskan bahwa gerakan menanam cabai masih belum menyeluruh.
“Kami ingatkan kembali karena baru beberapa daerah yang melaporkan telah memulai penanaman cabai, padahal masyarakat kita adalah konsumen cabai berat,” ujarnya.
Rapat tersebut juga termasuk Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Pengendalian Inflasi Daerah serta Rapat Pengembangan Tanaman Obat Herbal Nasional.
Tomsi menegaskan pentingnya upaya untuk mengatasi masalah kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit yang dapat ditanam dengan mudah. Ia meminta Pemda yang masih mengalami masalah kenaikan harga cabai rawit untuk segera meninjau dan memperbaiki strategi pengendalian mereka.
“Kita telah berhasil mengatasi banyak masalah, namun cabai rawit masih menjadi tantangan,” jelasnya.
Data per Senin, 5 Agustus 2024 menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 291 yang telah mencanangkan gerakan menanam cabai. Angka ini menunjukkan masih banyak daerah yang belum terlibat aktif dalam upaya tersebut.
“Masih banyak kabupaten/kota yang belum mencanangkan gerakan ini, terutama yang terkait dengan masalah cabai,” tambah Tomsi.
Selain itu, Tomsi juga menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di beberapa daerah. Ia mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan dan belanja daerah, yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
“Kami mengapresiasi Pemda dengan realisasi pendapatan yang tinggi, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Tomsi juga mengingatkan Pemda untuk berkoordinasi dengan Kemendagri jika menghadapi kendala dalam pelaksanaan belanja.
“Harapan kami adalah realisasi belanja dapat disesuaikan dengan anggaran bulanan agar berdampak positif pada ekonomi daerah,” tandas Tomsi.
