Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam puncak peringatan HUT ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang berlangsung di GOR Mahaka, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jum’at, (29/11), Ketua Umum Korpri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan sejumlah usulan penting kepada Presiden Prabowo terkait peningkatan tata kelola pemerintahan. Hadir dalam acara tersebut beberapa menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra, serta sejumlah pejabat lainnya.
Prof. Zudan mengawali sambutannya dengan rasa syukur atas perjalanan panjang Korpri yang telah berdiri sejak 1971. Pada usia yang ke-53 tahun ini, Korpri tetap solid dan bersatu dari Sabang hingga Merauke. Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Korpri di berbagai wilayah, sekaligus menekankan pentingnya semangat dalam berkarya demi kemajuan bangsa.
Dengan tema “Korpri untuk Indonesia”, Zudan menjelaskan komitmen anggota ASN dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara. Selama Bulan Korpri yang dirayakan sepanjang bulan November, berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan telah digelar, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), donor darah, bakti sosial, hingga pertandingan olahraga seperti bulu tangkis dan e-sport. Korpri juga turut mendukung program kemandirian pangan yang diusung oleh Presiden melalui penandatanganan MoU dengan BULOG.
Selain itu, Zudan mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Ia berharap hasil dari proses demokrasi ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan lebih baik bagi karir ASN.
Namun, Zudan juga menyoroti tantangan yang dihadapi ASN setelah Pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berbasis pada sistem meritokrasi. Fenomena “balas budi” dan “balas dendam” di kalangan pejabat terpilih menjadi masalah yang harus diatasi.
Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif, Zudan mengajukan lima usulan strategis kepada Presiden Prabowo:
1. Evaluasi Desentralisasi dan Pilkada: Zudan mengusulkan evaluasi terhadap desain desentralisasi dan pelaksanaan pilkada yang dinilai mahal dan membebani anggaran daerah. Ia juga menyoroti dampaknya terhadap kinerja ASN, terutama saat petahana ikut mencalonkan diri.
2. Perlindungan Karir ASN: Zudan menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi yang konsisten guna melindungi karir ASN. Ia juga mengusulkan pembentukan Talent Pool Nasional untuk memastikan jabatan eselon 1 dan 2 dikelola secara profesional.
3. Desain Pilkada Baru: Korpri mengusulkan perubahan desain pilkada yang lebih efisien dan tidak mengganggu netralitas ASN, demi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
4. Penerapan Single Salary System: Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan ASN, Zudan mengusulkan penerapan sistem gaji tunggal yang lebih adil dan merata.
5. Peraturan Pemerintah tentang Korpri: Zudan meminta agar Presiden segera menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korpri, yang telah tertunda lebih dari enam tahun. Hal ini diharapkan menjadi hadiah istimewa bagi lebih dari 4,7 juta anggota Korpri di seluruh Indonesia.
Zudan menegaskan bahwa salah satu tugas utama Korpri adalah meningkatkan kesejahteraan ASN. Langkah-langkah seperti penerapan meritokrasi dan sistem gaji tunggal akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.
“Kami mendukung penuh program Bapak Presiden untuk mencopot ASN yang tidak bekerja dengan optimal, namun sistem meritokrasi harus tetap menjadi prioritas,” jelas Zudan.
Acara puncak HUT ke-53 Korpri ini ditutup dengan berbagai penghargaan bagi anggota Korpri yang berprestasi, serta doa agar Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin negara.
