Kabar Ngetren/Jakarta – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, mengimbau Pemerintah Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga rata-rata 95%. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 secara hybrid, Jum’at, (6/12).
Maurits menjelaskan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan APBD. Efektivitas diukur dari optimalnya serapan anggaran dan pencapaian target program, sementara efisiensi dilihat dari penggunaan input yang minimal untuk hasil yang maksimal.
“Pemda harus memastikan bahwa pelaksanaan APBD mampu mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan anggaran dengan efisien,” ujar Maurits.
Maurits juga menyoroti manfaat utama dari pemantauan dan evaluasi APBD, di antaranya:
1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD: Mengukur kualitas dan efektivitas kinerja anggaran.
2. Pengendalian Belanja Daerah: Menerapkan standar manajemen kas yang relevan.
3. Efisiensi Anggaran Belanja: Memaksimalkan value for money, meningkatkan perencanaan, dan memastikan ketersediaan pendanaan untuk kebutuhan prioritas daerah.
Untuk mencapai target penyerapan 95%, Maurits menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang harus dilakukan Pemda:
1. Penarikan Kas Sesuai Rencana: Mengoptimalkan penarikan kas berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
2. Kepatuhan Administrasi Pembayaran: Mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran sesuai aturan.
3. Percepatan Kontrak Barang dan Jasa: Segera mengajukan pencairan dana agar realisasi belanja lebih maksimal.
4. Penyelesaian Administrasi Keuangan: Meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Koordinasi dengan LKPP: Memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur.
6. Identifikasi Masalah oleh Inspektorat Daerah: Mengatasi kendala dan memastikan target penyerapan tercapai.
7. Peningkatan Kompetensi SDM Keuangan: Menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menciptakan tenaga ahli yang kompeten.
“Pemda harus bergerak cepat dan terstruktur agar target penyerapan APBD tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi nyata dalam pelaksanaannya,” tegas Maurits.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong realisasi APBD yang lebih efektif, sehingga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi baru, khususnya Papua.
