Kabar Ngetren/Banyumas – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah stunting guna mewujudkan generasi emas 2045. Kesungguhan ini diwujudkan dalam acara kick off intervensi serentak pencegahan stunting 2024, yang dilaksanakan di GOR Satria Purwokerto, pada Rabu, (12/6).
Acara ini dipimpin oleh Plh. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Sumarno, yang ditandai dengan pemukulan kentongan. Acara ini juga sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat provinsi, dihadiri oleh stakeholder terkait dari 14 kabupaten/kota yang berasal dari eks keresidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas.
Sumarno menekankan bahwa keluarga adalah sekolah pertama untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas. “Jika kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, kuncinya adalah kualitas SDM,” ujar Sumarno.
Ia juga mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional ke-31 menjadi pengingat bagi semua pemangku kebijakan untuk turut menuntaskan sejumlah masalah terkait pembangunan keluarga berkualitas, termasuk isu stunting, kemiskinan, dan pengangguran.
Sumarno mengajak seluruh pihak untuk mempercepat penanganan masalah stunting. Pemprov Jateng telah merilis Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0002416, yang mengamanatkan percepatan penurunan stunting.
Salah satu bentuk nyata dari edaran tersebut adalah melalui intervensi serentak pencegahan stunting. Dengan gerakan ini, data anak yang mengalami masalah tinggi badan dan gizi akan lebih cepat diinput dan segera tertangani.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa posyandu dan PKK masih mengalami keterlambatan input data, padahal data penting untuk pengambilan kebijakan dasar. Dengan kick off ini, kita melaksanakan intervensi dengan data, sehingga hasilnya bisa segera diketahui,” tambahnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jateng, Yuni Rahayuningtyas, menjelaskan bahwa intervensi serentak ini melibatkan kader posyandu dan PKK, dengan sasaran anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan calon pengantin.
Mereka akan diukur massa tubuh, tinggi, risiko anemia, dan kualitas pemberian gizi untuk mendapatkan data valid. Intervensi ini dilakukan merata di 49.967 Posyandu di Jateng dan melibatkan lurah/kades, Babinsa, dan Bhabinkamtimas.
“Jika dalam pencatatan ada anak, ibu hamil, dan calon pengantin yang mengalami masalah gizi, mereka harus dikonsulkan ke tenaga kesehatan untuk verifikasi masalah dan intervensi yang diperlukan, seperti edukasi, Pemberian Makanan Tambahan, atau tindakan lain yang direkomendasikan dokter,” jelas Yuni. Ia menambahkan bahwa intervensi akan terus dipantau dan berlanjut setiap bulan, sehingga data yang diperoleh selalu update dan berkualitas.
Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Indah Sumarno, mengakui bahwa PKK dengan kader yang luar biasa mempunyai tugas berat. Mereka harus mendata dan mengukur calon sasaran, serta segera melakukan intervensi pencegahan jika menemukan potensi stunting.
Para kader harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membuka layanan posyandu yang baik, memberikan layanan kepada masyarakat, dan mendorong pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, diharapkan program intervensi pencegahan stunting bisa tercapai.
“Dari PKK, kita menggerakkan semua kader untuk bersama-sama mendukung program tersebut,” tegas Indah.
Follow Official WhatsApp Channel KN Official untuk mendapatkan artikel-artikel terkini, Klik Di sini.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di Google News.
