Scroll untuk baca artikel
Berita

Banyuwangi Jadi Pilot Project Pelayanan Perkotaan oleh Kemendagri dan BSN

14
×

Banyuwangi Jadi Pilot Project Pelayanan Perkotaan oleh Kemendagri dan BSN

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Banyuwangi – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project untuk pengembangan pelayanan perkotaan. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa faktor utama.

Pertama, bentuk perkotaan di Banyuwangi yang terbagi dalam dua bagian: Kota sebagai Daerah Otonom dan Kawasan Perkotaan yang ada di dalam Kabupaten. Hal ini memungkinkan Kemendagri dan BSN untuk melihat pelayanan perkotaan dari perspektif yang unik, yakni kawasan perkotaan yang berada dalam sebuah kabupaten.

“Faktor kedua, berdasarkan Kepmendagri No. 100.2.1.3-1109 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional tahun 2022, Pemkab Banyuwangi menerima penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 pada Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024,” jelas Dr. Drs. Amran, MT, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat pada Senin (13/5).

Faktor ketiga, Banyuwangi meraih skor 4,50 dengan predikat Memuaskan berdasarkan Kepmen PANRB No. 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023. Keempat, Banyuwangi merupakan anggota ASEAN Smart Cities Network (ASCN).

“Banyuwangi telah menunjukkan prestasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelayanan perkotaan menuju pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam PP 59 tahun 2022,” tambah Amran.

Rapat ini juga melibatkan Desk pengisian data maturasi dengan melibatkan OPD terkait di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Penilaian maturasi perkotaan ini telah dilaksanakan sejak 2022, diikuti oleh 10 Kabupaten/Kota, dan pada 2023 oleh 63 Kabupaten/Kota. Penilaian tersebut menggunakan indikator perkotaan cerdas yang mengacu pada 6 sektor SNI ISO 37122:2019.

Pada tahun 2024, penilaian akan menggunakan indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup yang mengacu pada SNI ISO 37120:2018 serta indikator perkotaan cerdas yang mengacu pada SNI ISO 37122:2019. Indikator tersebut terdiri dari 19 sektor dan 80 indikator yang dikelompokkan sesuai dengan PP 59 tahun 2022, meliputi tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan, dan mobilitas.

“Diharapkan hasil dari penilaian maturasi ini memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas pelayanan perkotaan dan inovasi dalam pelayanan perkotaan,” imbuh Amran.

Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2022 tentang Perkotaan mengamanatkan bahwa perkotaan harus memiliki fasilitas pelayanan perkotaan yang terstandardisasi dan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). SPP merupakan ukuran kuantitas dan kualitas layanan perkotaan yang harus dicapai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga perkotaan tanpa diskriminasi, dengan menggunakan Indeks Perkotaan Berkelanjutan.

Dengan kolaborasi dalam kegiatan Maturasi Perkotaan, diharapkan dapat memberikan gambaran instrumen evaluatif tentang kemampuan pengelolaan penyelenggaraan wilayah dalam memenuhi SPP dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan. Standar yang digunakan mencakup SNI ISO 37120:2018, SNI ISO 37122:2019, dan SNI ISO 37123:2019, yang sejalan dengan standar internasional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan perkotaan.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa.