Scroll untuk baca artikel
BeritaNewsTrending

Dies Natalis FH Unsoed ke-43, Jaksa Agung ST Burhanuddin Berikan Keynote Speech

12
×

Dies Natalis FH Unsoed ke-43, Jaksa Agung ST Burhanuddin Berikan Keynote Speech

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Banyumas – Universitas Jenderal Soedirman menjadi saksi pentingnya peran Kejaksaan RI dalam penegakan hukum nasional ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43. Kamis, (16/5). Seminar ini mengangkat topik “Optimalisasi Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN untuk Kepentingan Penegakan Hukum dalam Penyelamatan Aset BUMN”.

Dalam pidatonya, Jaksa Agung Burhanuddin menggarisbawahi perubahan strategis dalam paradigma penegakan hukum di Indonesia. Dia menekankan bahwa fokus penegakan hukum kini bergeser dari tindakan represif menuju tindakan preventif, terutama dalam menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya yang melibatkan aset negara.

“Paradigma penegakan hukum saat ini bukan lagi hanya sebatas follow the suspect atau mengejar pelakunya saja, melainkan menjadi follow the money and follow the asset, yaitu mengejar uang dan asetnya. Poin penting inilah yang diterapkan oleh jajaran Kejaksaan dan akan kita bahas secara komprehensif hari ini, khususnya terkait BUMN,” ujar Jaksa Agung.

Burhanuddin menjelaskan bahwa BUMN memegang peran krusial dalam perekonomian nasional sebagai pelaksana demokrasi ekonomi dan penyelenggara kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. BUMN, lanjutnya, menjalankan dua peran penting: sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian kerakyatan dan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menekankan peran strategis BUMN dalam pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan pendukung pengembangan usaha kecil serta koperasi. BUMN juga merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan melalui pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Mengenai penegakan hukum, Burhanuddin mengungkapkan bahwa korupsi adalah tindak pidana utama yang dihadapi BUMN. Unsur kerugian negara menjadi kunci sukses upaya perampasan dan pengembalian aset hasil korupsi. Namun, hingga kini masih terdapat perdebatan mengenai apakah kerugian BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan atau kekayaan negara.

“Kerugian negara dalam lingkup BUMN ini terkait dengan harta kekayaan atau aset BUMN, yang hingga saat ini masih diperdebatkan apakah merupakan kekayaan yang dipisahkan atau kekayaan negara,” jelasnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam menetapkan kerugian keuangan BUMN. Menurutnya, kerugian yang dialami oleh BUMN tidak selalu harus dianggap sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Dalam pemulihan aset negara, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Optimalisasi asset recovery menjadi upaya strategis untuk menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara, yang menurut Burhanuddin, harus memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT TIMAH Tbk tahun 2015-2022 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Kejaksaan juga mendukung Program Bersih-Bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN untuk membenahi BUMN dari segi bisnis dan aspek hukum.

Burhanuddin menyatakan bahwa program bersih-bersih BUMN berhasil membongkar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, seperti Jiwasraya senilai Rp 16,8 triliun, Garuda Rp 8,8 triliun, Waskita Rp 2,5 triliun, dan Asabri Rp 22,8 triliun. Pengungkapan kasus ini, menurutnya, membuktikan keseriusan pemerintah dalam membenahi perusahaan plat merah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menutup paparannya, Jaksa Agung berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN, BPKP, dan Kejaksaan dapat terus ditingkatkan. Kejaksaan RI, kata Burhanuddin, akan selalu terbuka untuk bekerja sama dalam mendukung program pemerintah.

“Saya teguhkan dan tegaskan kembali komitmen Kejaksaan RI untuk mengawal program bersih-bersih BUMN, agar terwujud BUMN yang modern, andal, dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang,” pungkas Jaksa Agung.

Sumber: Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, editor: eFHa.