Kabar Ngetren/Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Heni Yuwono, memberikan apresiasi terhadap komitmen dan langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Langkah konkret tersebut tercermin dalam pelaksanaan Deklarasi P2HAM oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim pada hari Rabu, 3/4.
Pencanangan ini menjadi titik awal dalam implementasi P2HAM. Heni berharap OPD yang terlibat akan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi indikator-indikator P2HAM sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Kami berharap OPD yang terlibat dapat menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan untuk memperoleh predikat P2HAM tidak hanya sebagai kontestasi semata namun benar-benar sebagai implementasi yang nyata,” ungkap Heni dalam sambutannya di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya.
Heni menyatakan kebanggaannya dan berterima kasih kepada Penjabat Gubernur Adhy Karyono serta seluruh Kepala OPD, termasuk Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan, serta RSUD Haji Sukolilo Jatim.
“Kelima OPD ini akan menjadi proyek pilot tahun ini, dan diharapkan pada tahun mendatang akan ada lebih banyak OPD yang bergabung,” harap Heni.
Menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah merupakan bagian yang sangat penting, sejalan dengan harapan dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik.
“P2HAM juga merupakan upaya untuk memperjelas peran pemerintah dalam memenuhi kewajiban Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM,” tegas Heni.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyatakan komitmennya untuk mempercepat pencanangan P2HAM seiring dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024.
“Kami siap berkolaborasi dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal HAM untuk menyebarkan informasi melalui setiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sehingga dapat lebih dipahami oleh setiap pelaksana di kabupaten/kota,” katanya.
Deklarasi P2HAM dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono. Acara ini disaksikan oleh Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah di Jatim. Redho.
