Kabar Ngetren/Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyatakan kekhawatiran terhadap implementasi program makan siang gratis yang dianggap berpotensi dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran yang memadai. Menurutnya, perlu dilakukan studi kelayakan terkait wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program tersebut guna memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasarannya.
Huda menegaskan perlunya studi kelayakan ini agar program tersebut sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran, serta tidak hanya dilakukan sebagai upaya memenuhi janji kampanye tanpa pertimbangan yang matang. Dia juga mengingatkan akan peringatan dari Bank Dunia terkait potensi dampak negatif terhadap defisit anggaran jika program tersebut direalisasikan tanpa perhitungan yang cermat. Senin. 4/3.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan bahwa pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana BOS, yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, Huda menekankan bahwa alokasi dana BOS dari APBN perlu ditingkatkan hingga 600 persen jika kebijakan ini diterapkan, mengingat besaran dana BOS yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut.
Menurut Huda, dana BOS tahunan yang saat ini berkisar Rp51 triliun tidak akan mencukupi untuk membiayai program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp450 triliun. Dia juga menjelaskan bahwa dana BOS saat ini sudah digunakan untuk membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia, sehingga pengalihan dana untuk program makan siang gratis akan menghadirkan tantangan anggaran yang signifikan.
Dengan pertimbangan ini, Huda menyatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis memerlukan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan, serta perlunya evaluasi dan perhitungan yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. eFHa.
