Kabar Ngetren/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini melibatkan penyediaan anggaran yang memadai serta kesiapan aparat pengamanan di setiap daerah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar berjalan sesuai target.
“Pekerjaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah memastikan bahwa NPHD harus terealisasi,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, (12/11).
Tito menjelaskan bahwa anggaran untuk penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan, yaitu Polri dan TNI, telah disalurkan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan dengan masing-masing daerah.
Selain fokus pada anggaran, Kemendagri turut memperkuat peran aparat pengamanan di luar TNI/Polri, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), guna menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.
“Kunci utamanya adalah memetakan potensi kerawanan di setiap daerah dengan akurat,” jelas Mendagri.
Mendagri Tito juga menyoroti upaya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Bawaslu, langkah-langkah preventif dan edukatif telah dilakukan untuk memastikan ASN bersikap netral. Salah satu upaya tersebut adalah mengadakan pertemuan daring dengan para kepala daerah serta penjabat kepala daerah, dengan pesan yang tegas dan terdokumentasi agar mereka menjaga netralitas.
“Seluruh kepala daerah sudah kami sampaikan secara jelas melalui berbagai pertemuan, termasuk rapat online, agar mengambil posisi netral dan tidak terlibat politik praktis,” imbuhnya.
Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jawa Timur. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Upaya yang dilakukan Mendagri dan jajaran Kemendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan Pilkada yang aman, lancar, dan kredibel. Pelaksanaan Pilkada yang transparan dan bebas dari intervensi politik menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia.
