Kabar Ngetren/Indramayu – Acara Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Indramayu sukses diselenggarakan di Hotel Grand Trisula, Jl. Di Panjaitan No.77, Karanganyar, Indramayu, pada Rabu, (16/10). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komunitas Migrant Care, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK P3A).
Dengan dihadiri sekitar 60 peserta, acara ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi alokasi APBD yang berhubungan dengan pelindungan pekerja migran di Indramayu. Para peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Disnaker, DISDUK P3A, serta tim inti dari Komunitas Migrant Care. Selain itu, mitra Migrant Care, Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), juga ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Acara Monitoring ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dapat digunakan dengan optimal, terutama untuk melindungi para pekerja migran yang berasal dari Indramayu. Pemateri dari Disnaker dan DISDUK P3A memberikan paparan mengenai alokasi anggaran dan implementasi kebijakan yang ditujukan untuk perempuan dan anak, terutama yang terkait dengan migrasi tenaga kerja.
Kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berlanjut hingga pukul 14.00 WIB. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah dan komunitas sipil, khususnya dalam menjaga hak-hak pekerja migran dan memberikan dukungan penuh bagi perempuan dan anak yang menjadi bagian dari kelompok rentan.
Setelah acara usai, Santos, salah satu tim inti dari Komunitas Migrant Care, memberikan wawancara kepada media mengenai pentingnya acara tersebut.
“Kami bekerja sama dengan Disnaker dan DISDUK P3A, di mana PLT Sekretaris, Ibu Cici, turut hadir sebagai pemateri. Peserta kami kebanyakan adalah ibu-ibu dari Desbumi, yang merupakan mitra dan dampingan kami. Kolaborasi ini penting, karena Migrant Care sebagai bagian dari masyarakat sipil bermitra erat dengan pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja migran,” ucapnya.
Santos juga menambahkan bahwa acara ini merupakan upaya penting untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dalam melindungi masyarakat Indramayu, khususnya yang bekerja ke luar negeri.
“Harapannya, dengan monitoring anggaran yang lebih baik, kita bisa meningkatkan pelindungan, terutama bagi perempuan dan anak dari kalangan migran,” imbuhnya.
Acara ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan komunitas sipil sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Melalui kegiatan monitoring seperti ini, diharapkan anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan PMI dapat digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi para pekerja migran dan keluarga mereka.
Indramayu, sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak pekerja migran, sangat membutuhkan perhatian khusus dalam hal ini. Dengan kerjasama yang terus ditingkatkan antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat seperti Migrant Care, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran dapat terjaga dengan lebih baik.
