Kabar Ngetren/Jakarta – Muhammad Tito Karnavian kembali mendapat kepercayaan untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk periode 2024-2029. Kali ini, ia dibantu oleh dua Wakil Menteri, yaitu Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto. Dengan formasi baru ini, Mendagri Tito berkomitmen untuk mengoptimalkan beberapa program prioritas pemerintah, terutama dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengendalian inflasi daerah, dan mendukung program hilirisasi serta industrialisasi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, (22/10), Mendagri Tito menegaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah memastikan kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Sebagai penanggung jawab utama dalam hal ini, Kemendagri akan bekerja keras memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik.
“Yang utama tentu Pilkada. Kami akan konsentrasi penuh pada pelaksanaannya, karena pemerintah daerah berada di bawah koordinasi Kemendagri,” ujar Tito.
Selain Pilkada, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah. Program yang sudah dimulai sejak September 2022 ini, menurutnya, akan terus berlanjut hingga ada instruksi untuk berhenti dari Presiden. Setiap minggunya, data inflasi daerah akan dipantau secara rinci guna memastikan stabilitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya dua Wakil Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito percaya bahwa pengawasan dan koordinasi ke daerah akan menjadi lebih efektif. Ribka Haluk dan Bima Arya akan turut berperan dalam memonitor situasi di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Ribka Haluk, yang pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, dinilai memiliki keahlian dalam menangani pemerintahan daerah, terutama terkait Daerah Otonom Baru (DOB). Sementara itu, Bima Arya, dengan latar belakangnya sebagai mantan Wali Kota Bogor dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dinilai mampu memberikan kontribusi penting di bidang politik dan pemerintahan.
Dalam rangka mendukung program hilirisasi dan industrialisasi nasional, Tito menegaskan bahwa Kemendagri akan bekerja sama erat dengan kementerian teknis. Meski bukan tugas utama Kemendagri, program-program seperti swasembada pangan dan digitalisasi pemerintahan daerah tetap menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kami mendukung program hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan pangan, meskipun bukan merupakan beban utama Kemendagri. Namun, semua program ini pasti terkait dengan pemerintah daerah,” tambah Tito.
Sebagai pengawas pemerintah daerah, Kemendagri juga akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis dalam mendukung program-program strategis Presiden. Salah satu fokusnya adalah memaksimalkan potensi digitalisasi di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Tito Karnavian, Kemendagri akan fokus pada beberapa program kunci yang bertujuan meningkatkan stabilitas politik, ekonomi, dan pemerintahan daerah. Dengan dukungan dari Ribka Haluk dan Bima Arya, upaya pengawasan dan implementasi program pemerintah di daerah diharapkan berjalan lebih lancar dan efektif. Kesuksesan Pilkada, pengendalian inflasi, dan dukungan untuk program hilirisasi menjadi prioritas utama dalam periode kepemimpinan Tito kali ini.
