Kabar Ngetren/Medan – Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera yang berlangsung di Regale International Convention Centre, Jl. Adam Malik, Medan, pada Selasa, (9/7).
Rakor ini dibuka oleh Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, dan turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Plt Ketua KPU RI M Afifudidin, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, Kapolri yang diwakili Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, Panglima TNI yang diwakili Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, serta Kepala BSSN Letjen Purn Hinca Siburian.
Seluruh Pj Gubernur bersama unsur Forkopimda, pimpinan satuan TNI-Polri, partai politik, dan tokoh masyarakat dari 10 provinsi di Pulau Sumatera juga hadir dalam acara tersebut.
Menkopolhukam menjelaskan bahwa rakor serupa telah digelar sebelumnya di Papua dan Makassar, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung aman, lancar, jujur, dan adil.
“Salah satu yang dibahas dalam rakor ini adalah pemutakhiran DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) Pilkada Serentak 2024 sebanyak 207.110.768 jiwa, dan sebesar 43,8 juta khusus di wilayah Sumatera untuk dijadikan DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ucap Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers dengan media.
Hadi Tjahjanto melanjutkan, hasil validasi DP4 menjadi DPT ini akan menentukan langkah selanjutnya untuk penentuan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), personil pengamanan, dan kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah daerah.
“Terkait personil pengamanan, tadi Mendagri menginfokan bahwa Linmas adalah satu-satunya personil pengamanan yang bisa masuk ke wilayah TPS. Untuk itu, kita minta Pemda mempersiapkan pendanaannya,” jelas Hadi Tjahjanto.
Dalam rakor ini juga dibahas rencana kesiapsiagaan kontijensi pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024, serta upaya pengamanan yang diselenggarakan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) terkait ruang siber.
Di akhir penjelasannya, Hadi Tjahjanto memastikan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
“Pasca rakor ini, saya minta Forkopimda dan penyelenggara pemilu tingkat daerah segera menindaklanjuti, agar hal-hal yang menjadi problem yang dapat mengganggu tahap Pilkada Serentak 2024 bisa segera diatasi bersama,” tutup Hadi Tjahjanto.
