Scroll untuk baca artikel
BeritaNewsTrending

Penyidik Kejati Sumsel Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi di Musi Banyuasin

179
×

Penyidik Kejati Sumsel Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi di Musi Banyuasin

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Palembang – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menambah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin, untuk tahun anggaran 2019-2023.

Dalam keterangan tertulisnya, Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., mengungkapkan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 2 Januari 2024, tim penyidik telah mengumpulkan cukup banyak alat bukti dan barang bukti, yang memungkinkan penetapan tersangka baru sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

“Pada hari ini, Rabu, (15/5), satu orang tersangka baru telah ditetapkan, yaitu R, seorang  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin,” tambahnya.

Tersangka R sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi, dan hasil pemeriksaan tersebut memberikan bukti yang memadai untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan langsung mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-06/L.6.5/Fd.1/05/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Sebelumnya, satu orang tersangka, yaitu MA, selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN), telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/L.6.5/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2024. Potensi kerugian keuangan negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp. 27.000.000.000,-.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang yang sama. Modus operandi yang digunakan adalah markup harga langganan internet desa.

Hingga saat ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 87 orang saksi. Tim penyidik akan terus mempelajari alat bukti terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, dan akan segera mengambil tindakan hukum lebih lanjut yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Sumber: Kasipenkum Kejati Sumsel, editor: eFHa.