Scroll untuk baca artikel
BeritaNews

Putusan MK Pengaruhi Langkah KPU: Pelantikan Caleg Terpilih yang Menjadi Peserta Pilkada

145
×

Putusan MK Pengaruhi Langkah KPU: Pelantikan Caleg Terpilih yang Menjadi Peserta Pilkada

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Jakarta – Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, telah mengindikasikan langkah KPU dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024. Pernyataannya pada Rabu, (8/5), menegaskan bahwa caleg terpilih yang menjadi peserta Pilkada tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya. Selanjutnya, akan dilakukan pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang gagal dalam Pilkada. Ini menandakan bahwa caleg terpilih yang menjadi peserta Pilkada tidak akan dilantik bersamaan dengan yang lain, sesuai jadwal pelantikan Pemilu 2024 yang telah diatur. Jum’at, (10/5).

Kontroversi terkait Kewajiban Mundur Caleg Terpilih yang Mengikuti Pilkada

Sebagai pemohon dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Ahmad Alfarizy & Nur Fauzi Ramadhan menggarisbawahi pentingnya pengaturan kewajiban mundur bagi caleg terpilih yang ikut Pilkada untuk mencegah Pemilu 2024 menjadi ajang untuk mempertahankan jabatan legislatif. Putusan MK tersebut menegaskan larangan pemajuan jadwal Pilkada ke bulan September dan meminta KPU untuk mempersyaratkan surat pernyataan bersedia mundur jika telah dilantik kepada caleg terpilih yang ikut Pilkada.

Kritik terhadap Langkah KPU

Namun, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, disorot karena merencanakan pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang gagal dalam Pilkada, yang terlihat sebagai upaya untuk mengamankan posisi mereka sebagai anggota legislatif. Langkah ini dianggap mengabaikan putusan MK dan menciptakan celah bagi caleg terpilih yang mengikuti Pilkada untuk tetap dilantik nantinya, bahkan setelah kalah dalam Pilkada.

Implikasi terhadap Integritas Pemilu

Tindakan KPU ini memunculkan pertanyaan tentang integritas proses Pemilu dan peran KPU sebagai penyelenggara yang netral. Ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat mempermainkan aturan yang telah dibuat dan mengurangi kredibilitas Pemilu. Kritik juga ditujukan pada Ketua KPU yang sebelumnya telah disanksi DKPP atas tindakan yang kontroversial.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban mundur caleg terpilih yang mengikuti Pilkada mempengaruhi langkah KPU dalam meresponsnya. Meskipun ada upaya KPU untuk mengatur pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang gagal dalam Pilkada, langkah ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan integritas Pemilu dan mempermainkan aturan yang ada. eFHa.