Scroll untuk baca artikel
BeritaNewsTrending

Rapat Gabungan Pimpinan MPR: Bahas Perubahan Tatib dan Pembentukan Mahkamah Kehormatan

23
×

Rapat Gabungan Pimpinan MPR: Bahas Perubahan Tatib dan Pembentukan Mahkamah Kehormatan

Sebarkan artikel ini

Kabar Ngetren/Jakarta – Rapat pimpinan (Rapim) MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, memutuskan untuk menggelar rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada tanggal 30 Mei 2024. Rapim juga menetapkan sidang paripurna MPR akhir masa jabatan pada tanggal 27 September 2024, yang akan diikuti oleh seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD. Kamis, (16/5).

Bambang Soesatyo menyatakan bahwa rapat gabungan pimpinan MPR akan membahas hasil-hasil dari Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, yang kemudian akan dibawa ke sidang paripurna MPR akhir masa jabatan. Beberapa topik yang akan dibahas termasuk perubahan tata tertib (Tatib) MPR RI, bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), perubahan UUD NRI 1945, pembuatan UU MPR, tata cara pelantikan dan pemberhentian presiden, serta jenis putusan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, Daryatmo Mardiyanto.

Dalam keterangannya, Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa materi perubahan Tatib MPR yang diusulkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, dengan perubahan substantif dan redaksional. Perubahan substantif mengubah klausul yang ada di dalam pasal maupun ayat tertentu dengan dinamika ketatanegaraan, seperti terkait jenis keputusan, pelaksanaan wewenang, dan tugas MPR.

Selama ini, perubahan Tatib MPR dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan MPR RI setelah usul pengubahan disetujui dalam rapat gabungan MPR. Namun, berdasarkan hasil kajian Badan Pengkajian MPR, hal tersebut dinilai kurang tepat. Oleh karena itu, diusulkan agar perubahan Tatib MPR juga dilakukan dengan Peraturan MPR yang bersifat pengaturan.

Rapat Gabungan MPR juga akan membahas apakah perlu atau tidaknya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI. Badan Pengkajian MPR berpendapat bahwa dengan adanya Dewan atau Badan kehormatan tersendiri di DPR maupun DPD, tidak perlu lagi MPR membentuk Mahkamah Kehormatan MPR.

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas rancangan UU MPR yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta PPHN. MPR periode sekarang akan menghasilkan rekomendasi terkait PPHN dan UU MPR disertai draft materi rancangan PPHN dan UU MPR untuk dilaksanakan pada MPR berikutnya.

Sumber: * , editor: eFHa.