Kabar Ngetren/Jakarta – Pemisahan Kementerian Transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menciptakan berbagai tantangan yang perlu segera ditangani. Dalam pertemuan antara Menteri Transmigrasi Ifitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, berbagai isu strategis dibahas demi kelancaran program transmigrasi ke depan.
“Kami bersilaturahmi dengan Bapak Ifitah Sulaiman dan Gus Halim, kami berdiskusi terkait tantangan dan masalah yang muncul sejak transmigrasi menjadi kementerian terpisah,” ungkap Viva Yoga kepada awak media di Jakarta, Selasa, (12/11).
Viva Yoga, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan lahan. Tercatat, sekitar 2,3 juta hektare (Ha) lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diamanatkan kepada Kementerian Transmigrasi, di mana 700.000 Ha di antaranya masih bermasalah dan membutuhkan penyelesaian bersama Kementerian ATR/BPN.
“Segera menyelesaikan masalah ini adalah kunci agar pembagian 2 Ha lahan kepada para transmigran berjalan lancar,” tegasnya.
Menurut Viva Yoga, program transmigrasi telah eksis sejak era penjajahan Belanda hingga masa pemerintahan Presiden Sukarno, Suharto, dan terus berlanjut hingga kini. Program ini menyisakan banyak aset penting yang menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi.
“Kementerian ini memiliki aset besar, dan statusnya harus jelas. Ini perlu ditelusuri guna optimalisasi manajemen organisasi,” ujar lulusan Pascasarjana Universitas Indonesia itu.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan para transmigran di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap indeks pembangunan manusia, perekonomian, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga.
“Program ini bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik,” tegas Viva Yoga.
Program transmigrasi juga bertujuan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui distribusi penduduk dari daerah padat ke kawasan yang masih jarang penduduk.
“Pemerintah berperan dalam reformasi agraria dengan memberikan lahan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Viva Yoga menyatakan optimisme tinggi terhadap keberhasilan revitalisasi program transmigrasi. Ia menekankan bahwa program ini mampu menciptakan daerah-daerah baru dengan potensi pertumbuhan ekonomi.
“Pemekaran daerah yang melahirkan 116 kabupaten/kota dan tiga provinsi baru berkat adanya program transmigrasi ini,” paparnya.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai upaya strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan solidaritas nasional. Melalui pendekatan yang terstruktur dan kolaborasi lintas sektor, program ini diyakini dapat menjadi solusi efektif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
