Kabar Ngetren/Jakarta – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di DKI Jakarta kini resmi menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam bidang utama. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan masyarakat. Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, mengumumkan peluncuran “Percontohan Posyandu dengan Enam Bidang SPM” pada Kamis, (10/10), di Jakarta.
Dalam sambutannya, Tri mengungkapkan bahwa enam bidang SPM yang diterapkan di Posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, sosial, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Kami berharap pelaksanaan Posyandu dengan enam bidang SPM ini di Jakarta dapat menjadi contoh yang lebih baik dan menjadi tolok ukur penerapan di tingkat nasional,” ujar Tri.
Posyandu yang umumnya dikenal sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat kini diperluas fungsinya untuk mencakup lebih banyak bidang penting. Tri menekankan bahwa Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga akan menangani kebutuhan lain yang krusial bagi masyarakat.
“Misalnya, rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang tidak memadai, hingga masalah sosial lainnya. Kami ingin Posyandu menjadi pintu awal untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan pemerintah,” tambahnya.
Dengan penerapan SPM di enam bidang, Posyandu diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Posyandu ini akan menjadi tempat strategis untuk pemantauan langsung terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.
Peluncuran Posyandu dengan enam bidang SPM di Jakarta bukan hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga sebagai percontohan nasional.
“Jakarta menjadi tempat yang ideal karena mudah dilihat dan ditiru oleh daerah lain. Penerapan SPM di Jakarta bisa menjadi model bagi pengembangan Posyandu di seluruh Indonesia,” jelas Tri.
Saat ini, DKI Jakarta memiliki sekitar 4.481 Posyandu yang tersebar di 267 kelurahan, dengan rata-rata 17 Posyandu per kelurahan. Meski tidak semua warga memanfaatkan layanan ini, keberadaan Posyandu di setiap kelurahan memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah memantau permasalahan yang ada di tingkat rumah tangga dan lingkungan kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Mirdiyanti, Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa penerapan SPM ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Melalui pendekatan enam bidang SPM, Posyandu diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat lokal.
“Pemerintah DKI Jakarta juga telah mendukung implementasi ini dengan aplikasi JAKI, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan, mengajukan keluhan, serta memantau berbagai program yang berjalan,” ungkap Mirdiyanti.
Menurut Mirdiyanti, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mempercepat penanganan masalah yang dilaporkan melalui Posyandu.
Penerapan enam bidang SPM di Posyandu ini diharapkan bisa memperkuat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan sinergi lintas sektor.
“Kami berharap program ini terus diperkuat dan diperluas ke wilayah lain, sehingga Posyandu bisa menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di berbagai bidang,” tutup Mirdiyanti.
