Kabar Ngetren/Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang kerap dianggap rumit dan lambat. Dalam upaya ini, inovasi menjadi fokus utama untuk menyederhanakan proses birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan publik. Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan perlunya menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dan memperlambat kinerja pemerintah.
“Pesan dari Presiden Prabowo sudah berulang kali ditegaskan, tidak hanya saat pelantikan tetapi juga dalam setiap kesempatan, birokrasi yang rumit, lambat, dan menghambat harus dihilangkan,” kata Bima Arya saat membuka acara Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama (RSU) Kemendagri, Jakarta, Senin, (28/10).
Untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan mudah diakses, Bima Arya mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memperbanyak inovasi, baik melalui regulasi yang lebih adaptif, penerapan teknologi digital, maupun pendekatan kolaboratif lainnya. Menurutnya, inovasi adalah solusi yang konkret untuk menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.
“Mari kita terjemahkan arahan besar Presiden untuk meminimalisir birokrasi yang ribet,” tambahnya.
Bima Arya menekankan bahwa ekosistem inovasi perlu dibangun secara kolaboratif dan berkelanjutan, agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga mampu memberi dampak jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang berharap agar setiap inovasi yang disampaikan dalam acara ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberi inspirasi bagi daerah lain.
Bima Arya juga berharap agar Innovative Government Award (IGA) bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan menjadi platform untuk berbagi inspirasi antardaerah. Setiap ide dan inovasi dari Pemda diharapkan dapat direplikasi di daerah lain dengan kebutuhan serupa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan mempercepat perkembangan di setiap daerah.
“Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga tempat untuk berbagi ide inovatif yang bisa diadopsi oleh daerah lain. Penting bagi kita untuk menularkan semangat inovasi ini dan membangun ekosistem inovasi di setiap daerah,” tandasnya.
Dalam era yang semakin digital, inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengurangi keluhan masyarakat terkait proses birokrasi. Dengan adanya ekosistem inovasi yang kuat, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat “pentahelix,” yang melibatkan lima elemen utama: pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.
Dengan adanya arahan Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, harapannya birokrasi di Indonesia akan terus bertransformasi menjadi lebih modern, responsif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang dilakukan Pemda di seluruh Indonesia diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah lainnya.
