Jakarta – Dalam rangka mendukung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai support system kedewanan yang profesional dan modern serta berintegritas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menekankan harus ada penyusunan yang berbasis manajemen risiko oleh Inspektorat Utama melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang fokus pada mitigasi risiko.
“Semua program kegiatan memang sudah digariskan harus berbasis manajemen risiko, jadi harus ada penyusunan manajemen risiko. Jadi saya kira semua kegiatan di DPR ini kan penuh dengan berbagai risiko dalam penyelenggaraannya, sehingga Rakorwas ini menjadi sangat penting,” ujarnya usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan ‘Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024’, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Dalam menjalankan keseluruhan kinerja tersebut, Indra mengingatkan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang harus mulai berparadigma dengan lebih mengutamakan aspek kemitraan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Utama menjalankan pengawasan.
Diantaranya, yakni dengan saling memberikan masukan dan saling berdiskusi. Dengan demikian, Indra berharap kedepannya Inspektorat Utama tidak perlu lagi dianggap sesuatu yang menjadi ‘momok’ buat teman-teman pengelola kegiatan di Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga tidak ada jarak dalam kemitraan dengan para auditi atau pengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Setjen DPR RI.
“SPIP sekarang ini memang paradigmanya tentu berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu itu aspek yang disebut pengawasan itu ‘mengawasi’, sekarang tentu kita lebih mengutamakan aspek kemitraan. Jadi para auditi atau pengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Sekretariat Jenderal DPR ini adalah bagian dari mitra Inspektorat Utama, sehingga tidak ada jarak begitu ya dalam dalam kemitraannya,” pesan Indra.
Dengan demikian, diharapkan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI nantinya mampu meraih sertifikasi nasional SNI ISO 37001 dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
“ISO itu karena prosedur untuk bekerja untuk melandasi anti penyuapan dan ISO itu secara simultan akan kita lakukan,” tandas Indra.
Sebelumnya saat pidato pembukaan, Indra mengingatkan Inspektorat Utama untuk secara strategis harus dapat memberikan masukan atau input yang konstruktif kepada Setjen DPR RI.
Tak hanya basis manajemen resiko, ungkap Indra, namun juga tata kelola dan penguatan pengendalian sehingga program dapat terlaksana efisien dan tepat guna.
Turut hadir diantaranya Deputi Bidang Persidangan Suprihartini, Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Kepala Badan Keahlian Inosentius Samsul, Plh Inspektur Utama Mohammad Djazuli, Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR RI Furcony Putri Syakura, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi dan segenap jajaran pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI.
Hadir sebagai Narasumber yaitu Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas Thohir Afandi, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Iwan Santoso, Inspektur III Ittama BNN RI Mangaradja Surjadi Hutagaol dan Auditor Ahli Muda BPKP Restu Kurnia Natalia.
Kabar Ngetren
