Kabar Ngetren/Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri. Acara tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 7/3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, dan program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Menurut Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri), Gatot Tri Laksono, pada tahun 2023 BSKDN telah menyampaikan usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri dengan total 11 rencana aksi, terdiri dari 8 rencana aksi tematik dan 3 rencana aksi umum.
Di sisi lain, terkait dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN, telah ditetapkan dua unit Eselon II sebagai unit kerja. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan bersih serta melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024.
Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Hatni, mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai. Koordinasi yang intens antara K/L diharapkan dapat meningkatkan efektivitas reformasi.
Evan Nur Setya Hadi, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri, juga menyoroti peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada tahun 2023. Dengan nilai 84.19, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Evan menyampaikan apresiasi atas upaya bersama seluruh elemen di Kemendagri yang telah berkontribusi pada pencapaian ini. eFHa.
