Kabar Ngetren/Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tengah mematangkan pendoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Grand Dafam Ancol pada Kamis, 7/3, Pelaksana Tugas Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi menyampaikan upaya BSKDN untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder demi memastikan inklusi berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat dalam rekomendasi kebijakan.
Abas menekankan pentingnya kredibilitas dan independensi organisasi dalam menyajikan data dan analisis yang objektif tanpa intervensi politik praktis. BSKDN juga menegaskan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait metodologi, sumber data, dan asumsi-asumsi yang mendasari rekomendasi kebijakan.
Lebih lanjut, Abas menggarisbawahi perlunya analisis cermat dan metode yang tepat dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas. BSKDN berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah serta memperkuat kompetensi SDM penyusun kebijakan.
Praktisi Pengembang Organisasi Kundiyarto Prodjotaruno mendukung upaya peningkatan kompetensi SDM penyusun kebijakan, terutama bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Ia menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui konsultasi publik yang interaktif.
