Kabar Ngetren/Jakarta – Perencanaan pembangunan kesehatan telah terbukti sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam keterangan yang diterima oleh redaksi pada Senin, 18/3, perencanaan yang berkelanjutan dalam pembangunan kesehatan telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam Usia Harapan Hidup (UHH), menandakan kemajuan positif dalam kesejahteraan. Capaian ini juga diiringi oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting.
Pencapaian tersebut tak lepas dari berbagai upaya dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Peningkatan kinerja sistem kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rujukan tingkat lanjut, telah memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, capaian pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100% dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
“Saat ini, persentase rata-rata capaian untuk masing-masing jenis pelayanan pada SPM kesehatan kabupaten/kota secara nasional masih belum mencapai target yang diinginkan,” kata Restuardy Daud saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Pembahasan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Primer hingga Tingkat Desa, di Hotel Pullman, Jakarta.
Menyikapi kondisi tersebut, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan SPM dalam bidang kesehatan.
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kemendagri menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Restuardy Daud juga menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis.
“Tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan program layanan kesehatan primer menjadi hal yang penting. Ini termasuk menjamin adanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan medik, serta biaya operasional beserta gaji dan insentif/tunjangan,” tambah Restuardy.
Restuardy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda, BPKAD, OPD Kesehatan, PUPR, APIP, organisasi masyarakat, kader, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal.
Dengan adanya komitmen serta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan capaian dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan Peserta Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. eFHa.
Follow Official WhatsApp Channel KN Official untuk mendapatkan artikel-artikel terkini, Klik Di sini.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di Google News.
