Kabar Ngetren/Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat asistensi dan supervisi provinsi guna membahas integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagai respons terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana terkait perubahan iklim. Senin, 18/3.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti eskalasi perubahan iklim yang telah meningkatkan angka kejadian bencana alam hingga 82% dari tahun 2011 hingga 2020, menurut data BNPB. Dalam rapat tersebut, disoroti pula dampak langsung dan tidak langsung perubahan iklim terhadap SDA, termasuk curah hujan ekstrim, banjir, kekeringan, dan perubahan ekosistem.
Restuardy menekankan pentingnya penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Strategi adaptasi dan mitigasi menjadi pendekatan utama dalam mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya air.
Dalam rangka mengatasi kompleksitas tantangan tersebut, koordinasi antarlembaga menjadi kunci, dengan fokus pada integrasi program pengelolaan SDA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pemerintah daerah didorong untuk berperan serta aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan dan berbasis data.
Rapat ini diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah konkret yang akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, guna meningkatkan ketahanan air dan mitigasi risiko bencana akibat perubahan iklim. eFHa.
