Kabar Ngetren/Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya pemerintah untuk menegakkan ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaan undang-undang haji dan umrah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama di Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. Senin, 18/3.
Ace menyoroti perlunya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai pendamping bagi jemaah umrah, terutama bagi mereka yang pertama kali melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Menurutnya, PPIU tidak hanya bertugas sebagai bisnis semata, melainkan juga harus memberikan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan kepada para jemaah.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengungkapkan perlu adanya regulasi yang mengatur fenomena meningkatnya jemaah umrah backpacker. Tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi setiap warganegara yang melakukan umrah, termasuk para jemaah umrah backpacker.
Kementerian Agama berkomitmen untuk menyusun regulasi tersebut secara tepat dan baik, agar dapat mengakomodir kebutuhan dan perlindungan jemaah umrah. Dalam proses penyusunan regulasi, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan seluruh PPIU, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menteri Agama juga menegaskan perlunya membangun sistem yang baik dan terintegrasi bersama PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan melakukan ibadah umrah.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Dirjen PHU Hilman Latief, Dirjen Pendis Ali Ramdhani, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Plt Sekjen Kemenag Abu Rokhmad, Irjen Kemenag Faisal, dan Kaban BPJPH Aqil Irham. eFHa.
