Kabar Ngetren/Banten – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam sebuah Rakor di Provinsi Banten, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyoroti peran penting 27 BPD dalam memajukan perekonomian nasional. Rabu, 20/3.
Maurits menegaskan bahwa BPD yang memiliki basis yang kuat di tingkat lokal dapat menjadi motor penggerak bagi investasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya perhatian dan dukungan dari kepala daerah dan DPRD sebagai pemilik BPD untuk mengoptimalkan potensi BPD secara maksimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Kemendagri memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maurits menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah.
Dalam konteks inklusi keuangan, Maurits menilai bahwa akses terhadap layanan perbankan merupakan faktor krusial bagi masyarakat. Oleh karena itu, BPD memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis kebutuhan masyarakat. Maurits juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi dan meningkatkan komitmen bersama dalam memperkuat perbankan daerah untuk mendukung terwujudnya perekonomian daerah melalui langkah-langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut termasuk komitmen kepala daerah dan DPRD dalam penyertaan modal secara terus menerus dan berkesinambungan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menguatkan daya saing dengan bank umum lainnya, serta melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan milik pemerintah lainnya.
Maurits juga mengapresiasi kepala daerah dan kementerian/lembaga atas terselenggaranya Rakor tersebut, yang diharapkan dapat mendorong perbankan di daerah untuk melakukan peningkatan perekonomian di daerah. eFHa.
