Kabar Ngetren/Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menyelenggarakan workshop untuk melakukan assessment terhadap kapasitas pembangunan daerah dengan memanfaatkan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) Program NUDP. Workshop ini dibuka oleh Plh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Suprayitno dengan tujuan membahas kapasitas perencanaan, penganggaran kota, dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan. Kamis, 21/3.
Topik ini menjadi sangat penting mengingat fase krusial dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Prayitno menyoroti isu perkotaan yang menandai pengembangan ekonomi kota-kota di Indonesia yang masih belum optimal, menyebabkan tingkat urbanisasi yang tinggi tidak memberikan dampak signifikan bagi perkembangan kota.
Prayitno juga menegaskan bahwa dalam RPJPN 2025-2045, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama. Target yang ditetapkan adalah memiliki 48,92% kota maju yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2045, dengan kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional mencapai 100%.
Melalui National Urban Development Project (NUDP), Kemendagri dan Kementerian PUPR berupaya mengkoordinasikan perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur di tingkat kota serta membantu meningkatkan kapasitas kota untuk mengakses pembiayaan skala besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kota dalam melakukan perencanaan terpadu dan memprioritaskan program investasi modal secara efisien.
Prayitno menekankan pentingnya analisis yang kuat terhadap kapasitas perencanaan dan penganggaran, serta kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan assessment menggunakan instrumen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) menjadi krusial.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan pusat seperti Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bappenas, dan National Urban Development Project dari World Bank. Ditargetkan, assessment pertama akan dilakukan di Kota Banjarmasin dan diharapkan dapat diselesaikan pada Minggu ke-3 April, diikuti oleh 12 daerah pilot lainnya. eFHa.
