Kabar Ngetren/Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan di Hotel Orchardz Industri. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mendorong kerja sama antara pemerintah daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Senin, 25/3.
Rapat tersebut merupakan implementasi konsep Collaborative Government yang diadvokasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Konsep ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Edi Cahyono, S.STP., MAP, selaku Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
“Dari 181 daerah yang melakukan kerja sama pada Tahun 2023, hanya 49 di antaranya yang sudah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan,” ujar Edi. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa kerja sama tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelesaian masalah isu-isu strategis di tingkat lokal. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. eFHa.
