Kabar Ngetren/Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyoroti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang signifikan bagi parlemen dan pemerintah mendatang. Salah satu fokusnya adalah perbaikan aturan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk legislatif maupun presiden-wakil presiden.
Bambang Soesatyo, yang juga merupakan dosen tetap pada program pascasarjana Universitas Bororobudur, Trisakti, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dari berbagai pihak dan ahli hukum dalam proses pembaharuan hukum nasional, demi meningkatkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Sabtu, (27/4).
Berbagai pandangan dari tokoh-tokoh seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung berisik dan melelahkan, serta Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengkritik biaya politik yang semakin meningkat, menjadi bahan pertimbangan yang penting.
Bamsoet menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan sistem Pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis pelaksanaannya di lapangan. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, besaran kursi per daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, keserentakan Pemilu, digitalisasi, dan biaya politik yang tinggi.
Mengenai perbaikan Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan datang, Bamsoet menyarankan agar penyempurnaan tersebut selesai pada awal masa pemerintahan mendatang, agar partai politik dan penyelenggara Pemilu memiliki cukup waktu untuk sosialisasi dan persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2029.
Selain itu, Bambang Soesatyo juga menyoroti pentingnya pendanaan partai politik sebagai bagian dari reformasi sistem politik. Menurut kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), negara perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pendanaan partai politik, agar mereka tidak terjebak dalam pengaruh oligarki kekuatan uang.
Dalam kajian tersebut, per suara sah yang diperoleh oleh partai politik idealnya harus dikompensasi dengan jumlah dana tertentu. Namun, saat ini, bantuan pendanaan yang diberikan negara jauh di bawah kebutuhan ideal tersebut.
Bamsoet mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga partai politik agar tidak terjebak dalam pengaruh kekuatan uang akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik, yang pada akhirnya akan melayani kepentingan rakyat dengan lebih baik. eFHa.
