Kabar Ngetren/Purbalingga – Sebagai penjaga kebenaran dan pilar demokrasi, wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Namun, untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, mereka perlu memahami dan mematuhi serangkaian rambu-rambu yang mengatur profesi mereka.
1. Undang-Undang Dewan Pers (UU No. 40 Tahun 1999):
UU ini menjadi landasan utama bagi praktik jurnalistik di Indonesia. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban wartawan, pembentukan Dewan Pers, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers. Salah satu poin penting yang diatur adalah perlindungan kebebasan pers dan hak untuk menolak intervensi dari pihak lain yang dapat mengganggu independensi wartawan.
2. Kode Etik Jurnalistik:
Dikeluarkan oleh Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik memberikan panduan dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kepentingan publik, dan menghormati hak privasi individu. Kode ini mengatur segala aspek dari penerimaan hadiah hingga perlindungan identitas sumber berita.
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
Dalam era digital, UU ITE menjadi perhatian khusus bagi wartawan. Meskipun tidak secara khusus menargetkan profesi jurnalistik, UU ini mengatur penerbitan dan penyebaran informasi di ruang daring. Wartawan harus memahami batasan-batasan hukum terkait dengan penyebaran informasi, termasuk menghindari penyebaran berita palsu atau fitnah yang bisa melanggar UU ITE.
Memahami dan mematuhi rambu-rambu ini adalah kunci bagi wartawan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, mereka dapat membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. eFHa.
