Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meluncurkan buku panduan. Tujuan peluncuran ini adalah untuk memudahkan implementasi SPM di berbagai sektor, termasuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Senin, (6/5).
Peluncuran tersebut dihadiri oleh Plh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, M. Zamzani B. Tjenreng, yang menyampaikan bahwa beberapa daerah masih belum optimal dalam menerapkan SPM, terutama dalam sektor-sektor vital. Buku panduan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga monitoring dan evaluasi penerapan SPM.
Selain itu, capaian Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) seluruh Indonesia juga disampaikan. Pada tahun 2023, capaian indeks SPM menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai bidang, melampaui target yang ditetapkan.
Meskipun demikian, tantangan masih ada untuk mencapai target 100% pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama semua pihak untuk memastikan capaian target tersebut.
Langkah peluncuran buku panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Peluncuran buku panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna dalam pelaksanaan penerapan SPM di daerah.
Sumber: Ditjen Kemendagri, editor: eFHa.
