Kabar Ngetren/Padang – Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Andi Kriarmoni, menyoroti perlunya menjaga nomenklatur Dinas Dukcapil agar tidak bergabung dengan urusan pemerintahan lain.
Andi menekankan hal ini dalam kunjungan kerja ke Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Senin, (3/6). Dia menjelaskan bahwa Dinas Dukcapil harus diatur dengan jelas dan tegas sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi serta kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020.
Selama kunjungannya, Andi memberikan pembinaan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku di Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, menekankan pentingnya peningkatan kinerja pelayanan Dukcapil.
Dia menyatakan bahwa SOTK adalah kunci utama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sambil menegaskan kesiapan pusat dalam memberikan dukungan penuh kepada daerah untuk memastikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan optimal.
Andi berharap kunjungannya dapat memperkuat sinergi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri, menyambut baik masukan dan arahan yang diberikan Andi, sambil menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai arahan dari Ditjen Dukcapil.
Dia berharap dengan dukungan tersebut, pelayanan Dukcapil di Sumatera Barat bisa semakin baik dan memuaskan masyarakat.
Selain Sekda Hansastri, kedatangan Andi Kriarmoni juga disambut oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besti Rahmad, dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumbar, Fitriati.
Puspen Kemendagri
