Kabar Ngetren/Madinah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan bahwa usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari oleh kepentingan politik. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang.
Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan bahwa tujuan DPR dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun-tahun mendatang.
“Kepentingan kita adalah agar bagaimana jemaah kita di tahun depan dilayani dengan baik, dari sisi manajemen kuota, baik itu kuota reguler maupun haji khusus,” ujar Selly dalam rapat bersama Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Jum’at, (21/6).
Selly menegaskan bahwa DPR tidak akan mengkritik atau menjatuhkan pihak manapun. “Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritik, tidak akan menjatuhkan. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik,” tegasnya.
Selain itu, Timwas DPR juga ingin meneliti lebih jauh manajemen penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya, serta manajemen keuangan haji. Selly menyebut beberapa fokus utama, termasuk manajemen kuota, manajemen keuangan haji, dan sumber daya manusia (SDM) dari petugas haji.
“Yang ketiga, dari manajemen keuangan hajinya apakah masih ada atau tidak, yang terakhir adalah SDM dari petugas hajinya,” ungkapnya.
Selly juga menyoroti masih kurangnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat. “Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi,” jelasnya. Ia menekankan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam wacana Pansus ini, melainkan murni untuk kepentingan umat.
“Tidak ada kepentingan Cak Imin, tidak ada kepentingan Gus Menteri (Menag Yaqut Cholil Qoumas), yang kita pentingkan adalah kepentingan umat, jemaah agar pelayanan haji di masa yang akan datang lebih baik,” tambah Selly.
Wacana pembentukan Pansus sempat mendapat kritik dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto, yang menilai langkah tersebut sangat politis mengingat waktu yang ada tidak cukup karena masa reses anggota DPR yang sudah dekat.
Dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Timwas DPR RI, termasuk Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra), Muhammad Ali Rida (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP), dan Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP), serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief dan jajarannya, berbagai isu penting terkait penyelenggaraan haji 2024 dibahas secara mendalam.
Timwas DPR RI berharap bahwa melalui pembahasan yang lebih lanjut dan komprehensif, penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
