Kabar Ngetren/Jakarta – Pada hari ini, Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menggelar evaluasi pengelolaan keuangan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan tatap muka langsung dan zoom meeting, di Ruang Rapat Lantai III, Gedung H Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan evaluasi yang dipimpin oleh Plh. Sesditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, S.STP, MM, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, serta tertib administrasi di lingkungan Ditjen tersebut. Evaluasi ini melibatkan Eselon III, Eselon IV, BP, BPP, Staf Pengelola, dan ASN, dengan fokus utama pada penggunaan Digipay, KKP, LS, GUP, serta kesesuaian Rencana Pembelanjaan Daerah (RPD) dengan realisasi yang ada.
“Dari hasil evaluasi, kami melihat bahwa realisasi nasional Triwulan II belum mencapai target yang diharapkan. Kantor Pusat hanya mencatat realisasi sebesar 48,06%, sedangkan untuk Dekonsentrasi hanya 26,60% dengan beberapa Satuan Kerja (Satker) masih mencatat realisasi 0%,” ungkap Mey Rany dalam rapat tersebut.
Beliau juga menekankan perlunya pertanggungjawaban segera atas kegiatan yang telah berjalan serta penyesuaian RPD untuk memastikan pencapaian target yang lebih baik pada Triwulan III dan IV mendatang. Peningkatan penggunaan Digipay, KKP, dan optimalisasi penggunaan LS juga menjadi prioritas dalam upaya mencapai target realisasi yang ditetapkan.
Dengan demikian, kegiatan evaluasi ini tidak hanya sebagai wadah untuk mengevaluasi capaian keuangan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, memastikan efisiensi anggaran, serta mengurangi risiko temuan administrasi di masa mendatang.
