Kabar Ngetren/Bandung – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam kesempatan ini, Bambang menyoroti berbagai langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bambang memulai dengan menjelaskan upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta pengadaan lahan untuk RTH, penyediaan lahan pemakaman, penataan sempadan sungai, jalur hijau, dan konsep taman vertikal. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung,” ujar Bambang dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Bandung, Jum’at, (28/6).
Selanjutnya, terkait pengelolaan sampah, Pemkot Bandung telah menerapkan strategi pengurangan sampah dari sumbernya dengan mengembangkan komposting skala rumah tangga dan rumah magot di 151 kelurahan. Selain itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) di-upgrade menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan masyarakat diberdayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam Improvement of Solid Waste Management Project (ISWMP).
Untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Bandung mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum berbasis jalan yang terintegrasi. Upaya ini termasuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal dengan kebijakan pembiayaan non-APBD dan KPBU serta melibatkan operator angkutan umum eksisting.
“Kami juga melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan wilayah sekitar Bandung,” tambah Bambang.
Selain itu, pentingnya pendataan aset bergerak yang rusak untuk proses pelelangan juga disorot guna mengurangi beban pemerintah. Kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diharapkan dapat mempercepat proses ini. Dalam hal sertifikasi aset, Pemkot Bandung telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk penyelesaian sengketa lahan milik pemerintah.
Bambang juga menekankan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan efektif. Mengenai pertumbuhan ekonomi, meskipun telah membaik pasca COVID-19, ekonomi Kota Bandung masih rentan terhadap ancaman krisis global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,07%, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan formal dan mendorong investasi,” ujar Bambang.
Bambang juga mengungkapkan rencana alokasi surplus anggaran untuk belanja prioritas dan pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cermat dalam perencanaan anggaran dan evaluasi berkala untuk optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja. Terakhir, terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Bambang menyatakan komitmen untuk menyelesaikan temuan sesuai ketentuan dan meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan inklusif. Bambang menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, dengan tujuan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.
