Kabar Ngetren/Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menggelar seleksi penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan untuk Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun Anggaran 2024. Agenda rutin tahunan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip bersih dan transparan.
Pelaksanaan seleksi yang bersih dari pungutan liar (pungli) diperkuat oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal, Supartono. Dalam sambutannya di kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di BKN Pusat, Supartono menekankan bahwa Kemenkumham terus berkomitmen pada transparansi dan integritas.
“Seluruh catar Poltekim dan Poltekip yang lolos administrasi dan mengikuti tahap SKD, saya harap menjadi calon-calon unggul dan terbaik dengan terus menjalankan semua tahapan secara jujur,” ujarnya pada Minggu, (21/7).
Supartono juga mengingatkan peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh oleh informasi negatif yang mungkin beredar.
“Saya minta agar adik-adik konsentrasi dalam mengerjakan soal tes, berdoa, dan fokus pada tujuan yaitu menjadi taruna/i Kemenkumham, percaya diri,” tegasnya.
Proses seleksi masih akan berlanjut hingga tahap wawancara, dan Supartono berharap peserta memanfaatkan waktu dengan bijak untuk mencapai hasil maksimal.
“Semoga adik-adik dapat nilai maksimal dan menjadi bagian dari keluarga Kemenkumham,” tambahnya.
Sejalan dengan Supartono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Prasetya, menekankan bahwa seleksi ini diselenggarakan secara terbuka, bersih, dan gratis tanpa biaya apapun.
“Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini bersih tanpa pungli,” tegas Andika, sambil berterima kasih kepada peserta yang memilih bergabung dengan Kemenkumham.
Sebagai inovasi dalam menjaga transparansi, seleksi kali ini menggunakan Aplikasi Bersih Rekrutmen (ABR), yang dikembangkan oleh Sdr. Reza Adityas Ananda dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada tahun 2023. ABR dirancang untuk mendeteksi perjokian dan praktik kecurangan.
“Keunggulan ABR adalah kemampuannya untuk mendeteksi joki, yang telah terbukti dengan tertangkapnya 11 joki pada tahun 2023 di 4 wilayah seleksi,” ujar Supartono.
Dengan adanya ABR, Kemenkumham berkomitmen untuk membuat proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan menjadi lebih transparan, objektif, dan bersih dari praktik kecurangan.
