Kabar Ngetren/Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Nusa Tenggara untuk segera memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada Selasa, (30/7).
Mendagri menekankan bahwa ketersediaan anggaran adalah faktor utama dalam kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Yang paling utama sekali dan paling penting sekali adalah masalah anggaran,” ujar Mendagri.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan Pilkada 2024 dapat menghadapi berbagai kendala.
Ditegaskan Mendagri, Pemda memiliki peran krusial dalam menyediakan anggaran Pilkada Serentak 2024. Dukungan anggaran ini umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali untuk empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Anggaran ini diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus ditandatangani antara Pemda dengan penyelenggara Pilkada dan pihak keamanan.
Untuk memastikan anggaran tersedia, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 pada 24 Januari 2023. Surat Edaran ini mengatur tahap penyaluran realisasi NPHD, yaitu 40 persen dari APBD tahun 2023 dan 60 persen dari APBD 2024. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya diterapkan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Mendagri terus mendorong Pemda untuk segera merealisasikan anggaran Pilkada.
Mendagri juga mencatat adanya sejumlah Pemda yang belum menyalurkan anggaran Pilkada atau menandatangani NPHD, terutama dengan TNI dan Polri.
“Saya mohon betul juga untuk TNI dan Polri ini juga harus proaktif untuk menghubungi Pemda, di samping dari Kemendagri juga akan nge-push sedikit Pemda untuk NPHD-nya ditandatangani,” tambahnya.
Di sisi lain, Mendagri memberikan apresiasi kepada Pemda se-Provinsi Bali yang telah menyelesaikan seluruh kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan NPHD.
“Untuk Provinsi Bali, dari data yang kami terima, sisa anggaran Pilkada Serentak 2024 sudah nol semua,” ungkap Mendagri.
