Kabar Ngetren/Jakarta – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Reda Manthovani melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI mengenai kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum. Acara ini berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, (30/7).
Dalam sambutannya, JAM Intelijen menegaskan bahwa reformasi TNI menekankan pentingnya menjadikan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan.
“Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI berkomitmen untuk melepaskan diri dari urusan sipil dan hanya menjalankan tugas sesuai keputusan dan kebijakan negara,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa penandatanganan perjanjian ini bukanlah bentuk campur tangan TNI dalam penegakan hukum yang bukan merupakan core business TNI. Sebaliknya, kerja sama ini diharapkan menjadi kontribusi TNI dalam memperkuat institusi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tanah air.
Perjanjian Kerja Sama ini tidak hanya mencakup bantuan pengamanan dari POM TNI dalam tugas penegakan hukum Kejaksaan, tetapi juga meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, serta koordinasi teknis dalam penyidikan perkara-perkara koneksitas. Kerja sama ini juga membuka kemungkinan untuk dukungan sarana dan prasarana serta pintu kerja sama lain sesuai kebutuhan masing-masing institusi.
“Dengan ruang lingkup yang luas dalam perjanjian ini, diharapkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara kedua institusi dapat meningkat. Ini akan menumbuhkembangkan optimisme bahwa kerja sama ini akan terus berkembang secara integratif dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap supremasi hukum di Indonesia yang berpotensi mengancam keamanan dan pertahanan negara,” tambah JAM Intelijen.
Mengakhiri sambutannya, JAM Intelijen menyampaikan, marilah kita implementasikan perjanjian kerja sama ini secara maksimal untuk mewujudkan harapan bersama mendorong penegakan hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum sebagai panglima.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Djaka Yusri Nuryanto, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, serta para perwira tinggi dan menengah di lingkungan Mabes TNI dan Kejaksaan Agung.
