Kabar Ngetren/Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di daerah sebagai strategi akselerasi kebijakan publik berkualitas. Dalam pembukaan Workshop Pembinaan JFAK untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif, Yusharto menekankan bahwa optimalisasi peran JFAK adalah kunci untuk mempercepat penerapan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diadakan di Command Center BSKDN pada Kamis, (24/10), dan merupakan kolaborasi dengan Program Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dalam kemitraan Australia-Indonesia.
Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan bahwa JFAK memiliki kontribusi signifikan dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, analis kebijakan diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga menjalin kolaborasi dengan jabatan fungsional lainnya, seperti JF Perencana, JF Peneliti, JF Perancang Perundang-undangan, JF Administrator Kesehatan, dan lainnya.
“Kolaborasi yang kuat antara JFAK dan jabatan fungsional lain sangat diperlukan. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada data akurat dan analisis berbasis bukti,” kata Yusharto.
Menurut Yusharto, dengan kolaborasi yang terstruktur, JFAK diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data yang membantu pengambilan keputusan secara lebih efektif. Yusharto juga menambahkan bahwa BSKDN terus mendorong daerah untuk memperkuat kapasitas dan peran JFAK. Dengan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan, peran JFAK di daerah sangat krusial untuk menciptakan kebijakan yang solutif.
Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo Wahyu Utomo, menyebutkan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk mempercepat layanan dasar yang inklusif di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023, kualitas kebijakan di tingkat pusat masih lebih unggul dibandingkan daerah, sehingga peran JFAK di daerah harus diperkuat untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
“Kolaborasi antara LAN, Kemendagri, dan program SKALA memungkinkan pencapaian kebijakan berkualitas yang lebih cepat dan merata di daerah,” ujar Tri Widodo.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, juga menyampaikan bahwa JFAK memiliki peran penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama terkait pemanfaatan lahan pangan di Merauke dan kolaborasi dengan masyarakat adat. Fonataba menjelaskan, tugas penting JFAK adalah melakukan kajian mendalam mengenai keberlanjutan program pembangunan yang dijalankan di Papua Barat.
Namun, Fonataba mengakui bahwa keterbatasan jumlah analis kebijakan serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, ketidakpastian terkait lembaga pembina, sistem penilaian kerja, dan insentif yang belum memadai juga berdampak pada rendahnya kontribusi JFAK dalam mendorong inovasi dan akselerasi pelayanan dasar yang inklusif di daerahnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anton A. Lailossa, menyatakan tantangan serupa terjadi di Maluku. Ia menekankan bahwa JFAK sangat diperlukan untuk menelaah berbagai faktor yang memengaruhi kemajuan daerah, seperti kemiskinan dan dampak lingkungan.
“JFAK perlu menelaah masalah mendalam di Maluku, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan daerah. Ini hanya bisa dilakukan dengan analisis kebijakan mendalam yang didukung kompetensi tinggi,” jelas Anton.
Dengan kolaborasi yang kuat dan peningkatan kapasitas JFAK, pemerintah berharap dapat mewujudkan kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Aksi nyata dari JFAK diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya mempercepat penyediaan layanan dasar yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia.
