Kabar Ngetren/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, inflasi yang tinggi di suatu wilayah dapat memicu ketidakstabilan dan gejolak sosial. Oleh sebab itu, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk mengontrol inflasi dengan mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan.
Sebagai contoh, Mendagri menyebutkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah mengoptimalkan peran BUMD pangan, seperti Food Station, untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Di DKI Jakarta ada Food Station yang berfungsi mirip dengan Bulog. Saya harap provinsi lain juga bisa memiliki BUMD untuk stabilitas harga pangan di daerah masing-masing,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta, Senin, (28/10).
Mendagri juga mengimbau Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memperkuat fungsi Perum Bulog, bukan hanya sebagai perusahaan BUMN tetapi juga sebagai stabilisator utama harga pangan. Menurut Tito, ketika terjadi kelangkaan atau surplus produksi pangan, Bulog harus siap untuk mengintervensi pasar demi menjaga harga agar tetap stabil. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mencegah inflasi tinggi di daerah-daerah tertentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen (year on year). Meski ini merupakan pencapaian yang baik, Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada, mengingat masih adanya dinamika inflasi tinggi di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurut data Kemendagri per September 2024, beberapa daerah dengan tingkat inflasi tinggi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi tercatat di Kotamobagu, Ternate, Denpasar, Batam, dan Ambon. Untuk kabupaten, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Mimika, Jayawijaya, dan Nabire termasuk dalam daerah dengan tingkat inflasi yang perlu perhatian khusus.
Di sisi lain, beberapa daerah dengan tingkat inflasi rendah antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Riau. Kabupaten-kabupaten yang memiliki inflasi rendah meliputi Timor Tengah Selatan, Belitung, Karo, Mukomuko, dan Ngada. Sedangkan untuk kota dengan inflasi rendah antara lain Tual, Jayapura, Pangkalpinang, Cirebon, dan Kediri.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi. Ia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan daerah-daerah dengan inflasi tinggi dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menurunkan angka inflasi. Dalam hal ini, keterlibatan BUMD, Bulog, serta kerja sama dengan sektor swasta menjadi sangat penting.
“Mohon agar daerah-daerah dengan inflasi tinggi mendapatkan perhatian khusus. Ini sangat penting demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Tito.
Pengendalian inflasi yang efektif tidak hanya akan memberikan stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat keamanan dan situasi politik di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
