Kabar Ngetren/Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengunjungi Gedung C, Kompleks Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta, pada Senin, (4/11). Kehadiran beliau disambut langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meluruskan informasi mengenai program transmigrasi di Papua yang sering disalahartikan.
Diskusi dimulai pada pukul 01.00 WIB dan dihadiri juga oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanega serta jajaran Eselon I dan II Kementerian Transmigrasi. Mereka membahas sejumlah informasi yang tidak lengkap mengenai transmigrasi di Papua yang beredar di masyarakat.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Viva Yoga menegaskan bahwa hingga tahun ini belum ada rencana pengiriman transmigran ke Papua.
“Kami tegaskan, tidak ada rencana untuk memberangkatkan transmigran ke Papua hingga saat ini,” ujar Viva Yoga, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurutnya, alasan utama belum adanya program transmigrasi ke Papua adalah karena harus ada permintaan dari pemerintah daerah terlebih dahulu. Selain itu, anggaran pelaksanaan transmigrasi memerlukan penataan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya mengacu pada Undang-Undang Transmigrasi dan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) No. XV Tahun 2008.
Sesuai Perdasi, transmigrasi dari luar Papua ke Papua hanya dapat dilakukan jika jumlah penduduk asli Papua telah mencapai minimal 20 juta jiwa. Selain itu, transmigrasi juga memerlukan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
“Kami menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan daerah yang ada,” jelas Viva Yoga.
Meski belum ada program transmigrasi ke Papua, Kementerian Transmigrasi tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah bekerja sama dengan kementerian lain untuk memberdayakan masyarakat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua,” tambah Viva Yoga.
Dalam pembahasan mengenai transmigrasi, pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh Papua dan organisasi masyarakat setempat. Viva Yoga menjelaskan bahwa transmigrasi yang terjadi di Papua saat ini hanya bersifat lokal, yakni memindahkan penduduk asli Papua ke wilayah lain yang masih dalam satu provinsi atau pulau.
Sebelumnya, Ketua Pemuda Katolik Papua, Melianus Asso, menyampaikan bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya daripada transmigrasi. Hal serupa juga disampaikan Ketua Pemuda Katolik Papua Tengah, Tino Mote, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan hidup masyarakat adat.
Walaupun belum ada program transmigrasi untuk Papua, program transmigrasi ke wilayah lain tetap berjalan. Tahun ini, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 121 kepala keluarga ke tujuh kabupaten di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Program ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah transmigrasi.
